PEKANBARU, ELITNEWS.COM — Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Pelalawan (AMMP) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (18/6/2025). Sekitar 5.000 orang dari Kecamatan Pangkalan Kuras dan Ukui tumpah ruah ke Jalan Jenderal Sudirman, menuntut penolakan relokasi akibat kebijakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas-PKH) di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Aksi dimulai sejak pukul 07.30 WIB, dengan massa berkumpul di samping Perpustakaan Wilayah Riau (Puswil), lalu bergerak secara tertib menuju gerbang Kantor Gubernur. Pengamanan ketat diterjunkan oleh 1.300 personel gabungan dari Polda Riau, Polresta Pekanbaru, Polres Pelalawan, Dumai, Kampar, Brimob, Satpol PP, dan Damkar Pekanbaru.
Di bawah komando Koordinator Lapangan Wandri Saputra Simbolon, massa secara bergantian menyampaikan orasi yang menggugah. “Kami tidak akan meninggalkan tanah yang telah kami tempati secara turun-temurun. Relokasi bukan solusi, tapi penghilangan hak hidup,” seru Wandri penuh semangat. Ia juga mendesak agar pemerintah memfasilitasi dialog langsung dengan Presiden RI.
Tokoh masyarakat sekaligus Ketua Wartawan Sawit Nasional, Abdul Azis, menambahkan bahwa masyarakat tetap mengedepankan aksi damai namun menuntut keadilan. “Kami bukan perambah. Tuduhan itu harus dikaji secara objektif dan manusiawi,” ujarnya.
Situasi sempat memanas, namun berhasil dikendalikan setelah Bupati Pelalawan H. Zukri datang langsung ke lokasi aksi pada pukul 10.40 WIB. Dalam pernyataannya, Zukri menegaskan bahwa aspirasi massa akan ditindaklanjuti secara resmi dan mengupayakan pertemuan dengan Gubernur.
Sekitar pukul 11.15 WIB, audiensi berlangsung di Kantor Gubernur dan dihadiri oleh Gubernur Riau H. Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heriawan, Bupati Pelalawan H. Zukri, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan massa.
Gubernur Abdul Wahid berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat. “Kami minta waktu satu bulan untuk menyampaikan dan menindaklanjuti secara resmi. Ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Riau mengingatkan agar aksi tidak ditunggangi kepentingan luar dan menyatakan akan mengevaluasi tindakan pemasangan plang kawasan hutan oleh Satgas-PKH. “Semua akan dikaji dengan pendekatan ekologi dan sosial,” kata Irjen Pol Herry.
Perwakilan masyarakat tetap menolak opsi relokasi dan meminta jaminan perlindungan hukum serta pengakuan atas keberadaan mereka di dalam kawasan TNTN.
Audiensi ditutup pukul 11.45 WIB. Gubernur, Kapolda, dan Bupati Pelalawan kemudian keluar menemui massa untuk menyampaikan hasil pertemuan. Massa menyambut dengan tenang dan membubarkan diri secara tertib pada pukul 12.00 WIB.
Seluruh rangkaian aksi berlangsung aman, damai, dan kondusif, menjadi bukti bahwa suara rakyat bisa disampaikan tanpa kekerasan. ****
