PEKANBARU, ELITNEWS.COM,– Gelombang kecaman atas tragedi kemanusiaan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025), terus membesar. Dari Bumi Lancang Kuning, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru melontarkan pernyataan keras, mengutuk tindakan brutal aparat kepolisian yang menyebabkan seorang warga sipil tewas secara tragis.
Dalam rilis resminya, HMI menyebut peristiwa itu sebagai ironi menyakitkan dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Aparat yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru bertindak sebaliknya.
Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora, dengan lantang menyatakan bahwa tragedi ini adalah bukti arogansi kekuasaan yang tengah menghantui demokrasi Indonesia.
“Ini bukan lagi kelalaian, ini adalah pembunuhan terang-terangan yang dipertontonkan tanpa rasa malu. Seragam yang mereka pakai dibeli dari uang rakyat, sumpahnya pun untuk melindungi rakyat. Kemarin, kita semua menjadi saksi bagaimana pelindung itu berubah menjadi pembunuh. Ini titik nadir demokrasi kita,” tegas Givo di Pekanbaru, Jumat (29/8/2025).
Kontradiksi paling memilukan, lanjutnya, adalah tewasnya seorang driver ojek online yang dilindas kendaraan taktis (rantis) tepat di depan gedung yang seharusnya menjadi simbol kedaulatan rakyat. Peristiwa itu, kata Givo, adalah pesan ancaman negara terhadap siapa pun yang berani bersuara kritis.
“Di mana lagi rakyat bisa merasa aman, jika di jantung demokrasi saja mereka bisa dieksekusi secara brutal oleh orang yang seharusnya melindungi?” ujarnya retoris.
Empat Tuntutan HMI Pekanbaru
HMI Cabang Pekanbaru dengan tegas menyampaikan empat tuntutan utama kepada negara:
1. Usut Tuntas dan Adili Pelaku: Mendesak Kapolri mengusut secara transparan, melibatkan Komnas HAM, serta mengadili semua pihak, mulai dari pelaku lapangan hingga pemberi komando.
2. Tanggung Jawab Pimpinan: Menuntut Kapolri bertanggung jawab penuh atas kegagalan institusinya, bahkan siap mundur bila tak mampu menuntaskan kasus secara adil.
3. Reformasi Protap Keamanan: Mendesak evaluasi total dan reformasi fundamental terhadap prosedur pengamanan aksi massa agar tidak lagi berwatak militeristik dan mematikan.
4. Jaminan Ruang Demokrasi: Menuntut negara menghentikan segala bentuk represifitas serta menjamin kebebasan berpendapat rakyat tanpa ancaman kekerasan.
Selain itu, HMI juga menyerukan kepada seluruh gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di Indonesia untuk bersatu mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Darah yang tumpah di depan Gedung DPR RI kemarin adalah darah kita semua. Diam berarti setuju dengan penindasan ini. Kami tidak akan pernah diam!” tutup Givo penuh emosi.
Tragedi ini kini menjadi sorotan nasional, sekaligus ujian besar bagi komitmen negara dalam menegakkan demokrasi dan keadilan.****
