PEKANBARU, ELITNEWS.COM,-- Direktur Utama Lembaga Pariwisata dan Pencinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) HMI Cabang Pekanbaru, Rizqy Syuhada Alfajri, mengeluarkan press release pada Jumat (26/12/2025) yang menyoroti bencana ekologis berulang di berbagai wilayah Sumatra. LEPPAMI menilai banjir, longsor, dan kebakaran hutan bukan sekadar musibah alam, melainkan akumulasi kegagalan kebijakan negara dalam mengelola lingkungan hidup.
Menurut LEPPAMI, negara tidak bisa terus berlindung di balik narasi bencana alam, sementara praktik alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan pembukaan kawasan hutan secara masif terus berlangsung tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
Setiap bencana yang terjadi disebut sebagai peringatan keras atas diabaikannya keselamatan rakyat dan kelestarian alam.
Rizqy Syuhada Alfajri menegaskan bahwa respons pemerintah selama ini masih didominasi pendekatan darurat yang simbolik dan jangka pendek.
Bantuan pascabencana dinilai penting, namun tidak akan menyelesaikan akar persoalan jika kebijakan yang melahirkan kerusakan lingkungan terus dipertahankan.
Ia menilai, selama izin-izin bermasalah tidak dicabut dan pelaku perusakan lingkungan tidak ditindak tegas, maka bencana ekologis hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terulang. Kondisi ini menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap perlindungan lingkungan hidup.
LEPPAMI HMI Cabang Pekanbaru juga menegaskan bahwa pembangunan yang mengorbankan lingkungan merupakan bentuk kekerasan struktural terhadap rakyat, khususnya masyarakat lokal yang hidup di sekitar wilayah terdampak bencana.
Negara dinilai seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan justru menjadi fasilitator kerusakan melalui regulasi yang longgar.
Sebagai bagian dari mahasiswa Islam dan gerakan pencinta alam, LEPPAMI menyatakan sikap kritis dan konsisten dalam mengawal isu kebencanaan dan lingkungan hidup di Sumatra.
Mereka mengingatkan bahwa keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan adalah amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar.
Dalam pernyataan sikapnya, LEPPAMI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya evaluasi total seluruh izin usaha yang berpotensi merusak lingkungan, terutama di wilayah rawan bencana, serta penegakan hukum lingkungan secara tegas dan transparan, termasuk terhadap korporasi besar.
Selain itu, LEPPAMI mendesak penghentian alih fungsi hutan dan lahan yang tidak berkelanjutan, memprioritaskan pemulihan ekosistem, serta melibatkan masyarakat lokal, akademisi, dan organisasi kepemudaan sebagai subjek utama dalam perumusan kebijakan mitigasi bencana.
LEPPAMI HMI Cabang Pekanbaru menegaskan, apabila tuntutan tersebut terus diabaikan, maka pemerintah harus siap menerima kritik yang lebih luas dari masyarakat sipil dan generasi muda. Pernyataan ini, menurut Rizqy Syuhada Alfajri, merupakan bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan keislaman dalam menjaga alam serta keselamatan manusia.****
