PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, SH, MH dari Fraksi GERINDRA, daerah pemilihan Kampar, merencanakan agenda kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kamis (22/5).
Kegiatan kunjungan akan melibatkan Anggota Komisi III DPRD Riau, DPRD dari daerah pemilihan Pelalawan-Siak, DPRD Kampar, serta Forum Peduli Sungai Kampar (FPSK) dan sejumlah tokoh masyarakat.
Kunjungan nanti merupakan tindak lanjut serius atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 5 Mei 2025 antara DPRD Riau dan FPSK, terkait keluhan masyarakat atas dampak banjir yang ditengarai akibat pembukaan spillway PLTA Koto Panjang.
H Edi Basri menegaskan bahwa Komisi III DPRD Riau berkomitmen mengawal seluruh aspirasi dan keresahan masyarakat, khususnya yang disampaikan dalam FGD bersama FPSK.
DPRD Riau, kata Edi, memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap kinerja PLTA dan mendorong transparansi pengelolaan air agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi banjir yang merugikan masyarakat. Pengelolaan air harus berbasis data, terukur, dan mempertimbangkan dampak di hulu dan hilir,” tegas Edi.
Komisi III mendorong langsung sistem manajemen bendungan dan mekanisme pembukaan spillway, serta kesiapan infrastruktur mitigasi banjir dan sistem peringatan dini yang dimiliki PLTA.
DPRD juga mendorong agar PLTA dilengkapi dengan sistem elevasi by-pass atau over flow otomatis, sehingga air berlebih bisa dialirkan ke hilir tanpa menunggu ambang batas kritis.
“Kami minta agar sistem kontrol dan mitigasi ditingkatkan. Tidak boleh ada keterlambatan dalam merespons elevasi air yang meningkat. Ini menyangkut keselamatan warga,” tambahnya.
Komisi III DPRD Riau juga mendesak agar masyarakat terdampak banjir mendapatkan kompensasi yang layak dari pengelola PLTA.
Selain itu, DPRD meminta PLN, Kementerian ESDM, dan BMKG terus menjalin koordinasi guna memastikan penyebab banjir dapat diidentifikasi dan dicegah sedini mungkin.
DPRD Riau menyatakan dukungan penuh terhadap rekomendasi yang disampaikan Forum Peduli Sungai Kampar (FPSK), termasuk perlunya normalisasi Sungai Kampar dan penyusunan tata kelola terpadu antara hulu dan hilir.
“Ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal keadilan lingkungan. Kita ingin memastikan PLTA memberikan manfaat tanpa meninggalkan beban pada masyarakat,” tutup Edi Basri.
Kunjungan nanti menandai langkah penting DPRD Riau dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong solusi konkret agar bencana banjir akibat kelalaian pengelolaan PLTA tidak terulang kembali di masa depan. ****
