PELALAWAN, ELITNEWS.COM — Suasana politik di Riau kembali hangat usai mencuatnya pemberitaan terkait langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengamankan sejumlah pejabat Pemprov Riau. Namun, pernyataan cepat sejumlah media yang menyebut “OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid” menuai protes keras dari berbagai kalangan, termasuk M. Shohibul Ahsan SE, anggota DPRD Pelalawan sekaligus Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pelalawan.
Dalam keterangannya, Selasa (4/11/2025), M. Shohibul Ahsan, S.E. menyatakan keberatan atas narasi yang berkembang di publik.
“Riau gempar! Tapi kita merasa keberatan kalau langsung disebut OTT KPK. Pemberitaan yang menyebut Bapak Gubernur ikut terjaring OTT itu tidak tepat,” tegasnya.
Ia menegaskan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, Gubernur Riau Abdul Wahid tidak berada di lokasi saat pengamanan dilakukan di Dinas PUPR Riau.
“Padahal saat penggerebekan, Pak Gubernur sedang di rumah dinas menerima tamu dari unsur Forkopimda dan pejabat Polda Riau. Jadi bagaimana bisa dinarasikan beliau ikut OTT, padahal tidak satu TKP dengan pihak lain,” jelasnya.
Shohib menambahkan bahwa semua pihak perlu menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita tunggu penjelasan resmi dari KPK. Jangan sampai opini publik mendahului fakta hukum. Perlakuan seperti ini tidak adil sebelum proses peradilan membuktikan,” ucapnya.
Ia juga berharap masyarakat tetap objektif dan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang belum terverifikasi sepenuhnya.
“Semoga Allah SWT melindungi Pak Gubernur dan memberi kekuatan untuk menghadapi ujian ini,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid pada Selasa pagi (4/11/2025) telah dibawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Ia tiba sekitar pukul 09.45 WIB dengan mengenakan pakaian kasual dan masker, tanpa memberikan komentar kepada awak media.
Diketahui, KPK memang mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau serta beberapa pengusaha rekanan proyek dalam operasi senyap pada Senin (3/11/2025) sore. Namun, hingga berita ini diturunkan, KPK belum menetapkan status tersangka terhadap pihak-pihak yang diamankan dan belum mengumumkan konstruksi perkara secara resmi.
Dari Jakarta, Ketua Harian DPP PKB Ais Shafiyah Asfar menyampaikan bahwa partainya menghormati proses hukum yang berjalan, namun menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“PKB percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan. Tapi kita semua wajib menjaga keadilan informasi agar tidak ada pihak yang dirugikan sebelum ada bukti hukum yang sah,” ujarnya.
Sementara itu, Ustaz Abdul Somad (UAS) dalam sebuah video singkat juga menyampaikan klarifikasi serupa.
“Yang OTT itu Kadis PUPR dan kepala UPT. Gubernur Riau hanya dimintai keterangan, itu yang betul,” ungkapnya.
Hingga kini, masyarakat Riau menanti keterangan resmi dari KPK untuk memastikan duduk perkara sebenarnya.
Sementara sebagian tokoh berharap agar proses hukum tetap berjalan tanpa sensasi, tanpa praduga, dan tanpa tekanan opini publik. ****
