Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Pemerintah Kabupaten Natuna Mengadakan Rapat Rangka Mendukung Kegiatan Taman Geopark Nasional.

Jumat, 13 September 2019 | 00:32 WIB Last Updated 2019-10-26T01:17:21Z
NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Rapat Terbatas membahas usulan CSR Hulu Migas mendukung kegiatan Taman Geopark Nasional di Natuna. Menurut Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, rapat terbatas kali ini menpertegas soal Geopark Landmark sudah disepakati sesuai usulan daerah sampai ke tingkat Kementerian Luar Negeri. “Rapat ini, kita sepakati untuk mendukung realisasi Geopark Landmark, Pemda juga sudah mengusulkan kepada pihak konsorsium perusahaan migas yang tergabung dalam KKKS Migas melalui berbagai program CSR, diharapkan mendukung usulan Natuna untuk meraih status Global Geopark Network,” kata Ngesti Usai Rapat, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Bukit Arai, kamis (12/9) pagi.


Menurut Ngesti, Pihak Konsorsium Migas sepakat dan berkomitmen untuk menggulirkan program CSR terutama program pekerjaan diusulkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu sector unggulan bagi mewujudkan Pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan daerah. “Komitmen Konsersium SKK Migas bisa kita lihat, dari hasil realisasi program CSR dimana hampir seluruh usulan dapat terlaksana dengan baik dan membawa manfaat untuk masyarakat kita,” sambung Ngesti. Selain itu, Kata Ngesti, untuk merealisasikan program CSR dimana masyarakat menjadi ujung tombak sekaligus sasaran program, dirasa sangat membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat setempat maupun kreatifitas bagi mempromosikan produk pariwisata kepada wisatawan. Untuk itu tegas Ngesti, Program peningkatan keterampilan dan edukasi kepada kelompok masyarakat terutama bagi komunitas sadar wisata daerah hendaknya mendapatkan perhatian, “Kita juga usulkan peningkatan wawasan informasi dan ruang kreasi bagi mendukung status geopark sebagai sector pendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.


Senada, Kepala Dinas Pariwisata, Hardinansyah, Landmark juga pernah diusulkan kepada pihak ketiga untuk terlibat, terutama dalam hal dukungan pembangunan akses dan fasilitas pendukung dengan rencana lokasi juga sudah ditetapkan di Desa Teluk Depeh dan Senubing. Namun mengingat akses lokasi ke dua lokasi rencana pengembangan destinasi sector pariwisata tersebut belum memiliki fasilitas dan akses memadai, dan setelah melalui konsultasi, “Selanjutnya landmark ini kita dorong dialihkan di Pantai Kencana, mengingat kemudahan akses serta mudah diorganisir untuk event-event yang dapat menghadirkan banyak orang,” sebutnya. Pemindahan titik landmark pariwisata, Sambung Ardinansyah, sudah diusulkan dalam APBD Perubahan tahun 2019, “Kita akan diusahakan menjadi kebijakan yang tepat, serta mengharapkan dukungan dari seluruh unsur yang terlibat, baik dari OPD, lembaga-lembaga terkait, konsorsium KKKS Migas dan masyarakat Natuna,” tuturnya. “Dengan ditetapkannya Natuna sebagai kawasan Geopark Nasional, tentunya akan semakin memantapkan posisi Negeri kita sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dikancah dunia,” tutup Ardinansyah.
×
Berita Terbaru Update