Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Bupati Tapanuli Utara: Sistem Zonasi Merugikan Calon Siswa dan Berpotensi Membuat Putus Sekolah

Jumat, 03 Juli 2020 | 10:46 WIB Last Updated 2020-07-03T03:46:29Z
Tapanuli Utara - Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan mengeluhkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Dia menilai sistem zonasi malah membuat anak-anak di daerahnya berpotensi putus sekolah.

Nikson awalnya berbicara tentang upaya pemerintah mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat, salah satunya di sektor pendidikan lewat sistem zonasi. Dia menyebut sistem zonasi yang diatur lewat peraturan Mendikbud itu sebenarnya ditujukan agar tak ada lagi label sekolah favorit dan tidak favorit.

"Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan nonfavorit," ujar Nikson kepada wartawan, Kamis (2/7/2020).

Namun sistem ini dinilainya sulit diterapkan di daerah seperti Tapanuli Utara. Salah satu alasannya jarak antara sekolah dengan desa yang ada di satu kecamatan berjauhan sehingga merugikan calon siswa.

"Kondisi Tapanuli Utara dengan desa-desa yang masih terpencil dan jauh dari lokasi sekolah, bahkan untuk satu wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar masih memiliki satu sekolah. Contohnya SMA Negeri Pangaribuan dengan desa-desanya yang cukup jauh dan salah satu Desa Sigotom dengan posisi paling jauh dari lokasi sekolah dimaksud sama sekali tidak punya peluang untuk bersekolah di sekolah tersebut karena sistem zonasi," ucap Nikson.

Dia mengatakan kondisi tersebut membuat anak-anak di Taput berpotensi putus sekolah. Apalagi, katanya, biaya di sekolah swasta termasuk mahal, sehingga bisa menyebabkan angka putus sekolah tinggi.

"Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar untuk si anak putus sekolah karena dia tidak diterima di sekolah di kampungnya. Untuk masuk sekolah swasta dibutuhkan biaya yang besar, sementara kondisi ekonomi orang tua tidak mencukupi untuk itu, akhirnya putus asa dan tidak sekolah." ucap Nikson.

Nikson menilai kondisi tersebut bertentangan dengan UU 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, pendidikan merupakan urusan pemerintah sebagai layanan dasar wajib.

"Akan banyak yang berpeluang putus sekolah atau harus ngekos ke Kota Tarutung atau ke kota lainnya hanya untuk menempuh pendidikan SMA, sementara ini masih masuk masa wajib belajar 12 tahun," jelasnya.Dia pun meminta pemerintah pusat, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, untuk meninjau ulang sistem zonasi. Salah satu tujuannya agar semua orang punya kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan.

"Saya bermohon kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Pendidikan, agar kebijakan zonasi ini ditinjau ulang sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan, khususnya sampai tingkat SMA," ucap Nikson.Meski demikian, Nikson memahami soal sistem ini bakal menguntungkan jika diterapkan di wilayah perkotaan atau wilayah lain yang jarak sekolah dan rumah warga mendukung sistem zonasi. Namun dia menilai sistem ini malah merugikan kalau diterapkan di wilayah dengan kondisi geografis seperti Taput.

"Kondisi geografi seperti Tapanuli Utara ini sangat merugikan bagi dusun-dusun yang lebih jauh dari lokasi tapi tidak memiliki peluang untuk sekolah di sekolah tersebut," tuturnya.

"Ini sudah banyak disuarakan masyarakat, terutama desa-desa yang sekolahnya sangat terbatas," sambung Nikson.Persoalan sistem zonasi ini juga sempat disorot Gubsu Edy Rahmayadi. Edy mengatakan bakal mengevaluasi sistem PPDB untuk tingkat SMA di Sumut usai masih terdapat 10 ribu kuota SMA-SMK negeri yang belum terisi.

"Diharapkan, dengan zonasi, ini terpenuhi. Tapi kenyataan kan tidak bisa sama. Jakarta saja yang sudah sempurna jumlah penyebaran sekolahannya itu kan masih sulit juga," ucap Edy, Selasa (30/6).

"Sistem ini yang nanti kita evaluasi. Upaya kita sekarang ini yang di Nias, negeri, yang di daerah Toba sana, di daerah yang keluar dari Deli Serdang, itu kan kosong itu. Kenapa numpuk di Kota Medan sehingga yang Anda sebut tadi tidak seusai dengan harapan. Harapannya kan menyebar, tidak terfokus di satu zona SMA-SMA yang dianggap mereka favorit. Bukan itu sebenarnya. Ini yang nanti kita luruskan," sambung Edy.

sumber: detik.com
×
Berita Terbaru Update