Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Empat Rekomendasi KPK kepada Pemerintah Daerah

Jumat, 21 Mei 2021 | 13:58 WIB Last Updated 2021-05-21T06:58:00Z

Elitnews.com - Wakil ketua KPK Nawawi Pomolango menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan & Pembangunan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu. 20 Mei 2021. 



Skor rata-rata area Penguatan APIP di seluruh pemerintah kabupaten, kota, dan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam aplikasi MCP KPK pada tahun 2020 berkisar antara 50 sampai 75%. Skor ini masih relatif rendah dibandingkan target minimal yang diharapkan KPK, yaitu 85%. 


Pemberdayaan & penguatan APIP makin urgen ketika kepala daerah berpotensi besar melakukan TPK karena keharusan membiayai hutang politik saat ikut Pilkada. Sebab itu, kepala daerah memiliki kepentingan mengintervensi APIP untuk melindungi modus kecurangannya. 


“Berdasarkan studi KPK, para calon kepala daerah yang ikut Pilkada mengakui didukung oleh modal dari pihak ketiga. Ini berimbas kepada perjanjian calon kepala daerah dengan pemodal untuk dimudahkan dalam perizinan atau PBJ,” ujar Nawawi. 


Empat rekomendasi KPK kepada pemerintah daerah. Pertama, berkoordinasi dengan LKPP & BPKP Perwakilan daerah. Kedua, memperdayakan, mendukung APIP melakukan pengawasan program percepatan penanganan Covid-19, sehingga realokasi anggaran APBD tidak berdampak pada fungsi APIP.

  

Ketiga, seluruh jajaran Pemda menghindari transaksi penyuapan, pemerasan, gratifikasi, potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Keempat, mendukung tindak lanjut rencana aksi dalam aplikasi MCP tahun 2021 sebagai bentuk komitmen kepala daerah.

×
Berita Terbaru Update