Batam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menilai masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Batam, yang belum maksimal dalam melaksanakan kinerja.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus, Aman dalam rapat finalisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama sejumlah OPD Pemko Batam, di Ruang Serbaguna DPRD Batam, Selasa (10/05/2022).
Aman mengatakan, sinyal tersebut terlihat karena laporan yang disampaikan oleh sejumlah OPD tidak valid, jika dibandingkan dengan data yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang digunakan sebagai rujukan.
“Apa yang disampaikan oleh OPD dalam laporan, jika dibandingkan dengan pendapat pemerintah dalam RPJMD kadang berbeda, artinya tidak ada sinkronisasi,” ucap Aman saat diwawancarai usai rapat.
Selain itu kata Aman, OPD tersebut juga tidak memiliki dokumen pendukung yang membuktikan serta dapat meyakinkan DPRD Batam, bahwa hasil capaian kinerja mereka menghasilkan angka tertentu. Hal ini kata dia menjadi persoalan serius.
Dirinya menilai, hal tersebut diakibatkan kurangnya pemahaman OPD terkait RPJMD yang dijadikan sebagai tolak ukur.
“Artinya ketika SDM-nya mumpuni, hal seperti itu sebenarnya mudah. Tapi mayoritas OPD juga tidak bisa menyajikan dengan baik, akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa memang ternyata tidak semua OPD itu punya SDM yang unggul,” tuturnya.
Aman menilai perlunya pemahaman terhadap indikator kinerja, seperti jumlah target yang dibebankan, menentukan program yang bisa mendukung tercapainya RPJMD, cara menghitung pencapaian akhir, serta menyajikan dokumen yang diperlukan.
“Kemudian harus ada sinkronisasi Bapelitbangda dengan seluruh OPD yang ada. Karena leading sector perencanaan ada di Bapelitbangda untuk melakukan penyesuaian perencanaan dan target dengan OPD,” tutupnya. 8**
