PELALAWAN, ELITNEWS.COM – Komisi XII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke fasilitas operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Kamis (8/5).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Mulyadi (Partai Demokrat) dan turut diikuti sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi seperti Muhammad Rohid, Ade Jona Prasetyo, Rocky Candra (Gerindra), Christiany Eugenia Paruntu (Golkar), Iyet Bustami (PKB), serta Irsan Sosiawan (Nasdem). Hadir pula Tim Gakkum serta Sekda Pelalawan Tengku Zulfan SE.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung sistem pengelolaan limbah industri pulp dan kertas PT RAPP, menyusul adanya laporan masyarakat terkait bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas operasional perusahaan.
"Ini adalah sidak, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan," tegas Mulyadi dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa kehadiran industri besar seperti RAPP harus memberi manfaat bagi daerah dan negara, tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat.
Komisi XII juga meminta data komprehensif mengenai jenis limbah yang dihasilkan, baik B3, limbah cair maupun padat, serta kebutuhan energi perusahaan, termasuk penggunaan BBM non-subsidi dan jumlah armada yang beroperasi.
“Perusahaan wajib memastikan tidak menggunakan solar subsidi untuk operasional,” tegas salah satu anggota.
Menanggapi kunjungan tersebut, Head of Corporate Communications PT RAPP, Aji Wihardandi melalui Budi Firmansyah, menyatakan pihaknya menyambut baik sidak DPR RI.
“Kami menyampaikan bahwa seluruh kegiatan operasional RAPP, termasuk pengelolaan limbah, dijalankan berdasarkan izin resmi dan sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujarnya.
Budi menegaskan bahwa sistem pengelolaan limbah di RAPP telah mengikuti standar baku mutu dan diawasi secara berkala oleh lembaga pemerintah maupun independen.
Ia juga menekankan komitmen RAPP terhadap keberlanjutan melalui kebijakan Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0 dan inisiatif APRIL2030, yang mencakup konservasi, pengurangan emisi karbon, energi terbarukan, dan pengelolaan gambut secara bertanggung jawab.
Namun demikian, anggota DPR RI tetap menyoroti pentingnya perbaikan sistem pengelolaan limbah dan meminta perusahaan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait bau menyengat yang meresahkan warga sekitar.
“Kami tidak ingin masyarakat jadi korban dari proses industrialisasi. Perusahaan harus bertanggung jawab,” tegas salah satu anggota Komisi XII.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri dan memastikan keberlanjutan yang tidak mengorbankan lingkungan maupun kesehatan masyarakat.****
