PELALAWAN, ELITNEWS.COM – Mantan Bupati Pelalawan yang juga Ketua Forum Peduli Banjir Sungai Kampar (FPSK), HM Harris, angkat bicara terkait rencana peningkatan Jalan Lintas Timur (Jalintim) Km 83 di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Proyek bernilai fantastis Rp1 triliun dari pemerintah pusat ini dikabarkan akan mulai ditenderkan pada Oktober 2025 mendatang.
Menurut Harris, peningkatan jalur vital Jalintim tentu sangat penting sebagai akses transportasi nasional. Namun, ia menegaskan bahwa ada persoalan yang lebih mendesak dan menyangkut langsung kehidupan masyarakat, yakni masalah banjir di sepanjang Sungai Kampar.
“Perbaikan Jalintim jelas kita dukung, tapi aspirasi masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Kampar dan daerah rendah terdampak banjir jangan diabaikan. Penyebab banjir harus diminimalisir, bukan hanya dampaknya yang ditambal,” ujar Harris saat diwawancarai wartawan, Selasa (23/9/2025), di salah satu kafe di Pangkalan Kerinci.
Harris menilai penyebab utama banjir berasal dari pembukaan pintu spillway PLTA Koto Panjang yang belum dikelola secara baik. Ia mengingatkan bahwa DPRD Riau bersama FPSK sudah menyampaikan rekomendasi terkait perlunya perbaikan SOP, evaluasi Amdal, hingga pengerukan waduk dan aliran sungai yang mengalami pendangkalan.
“Kalau hanya jalan yang ditinggikan tanpa memperbaiki sumber masalah, justru banjir akan makin meluas. Dampaknya bisa menyerang lingkungan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan kehidupan sosial masyarakat,” tegas Harris.
Ketua FPSK itu menambahkan, peningkatan Jalintim memang solusi transportasi, tapi tidak menjawab akar masalah banjir yang sudah lama menghantui masyarakat di Pelalawan dan Kampar. Karena itu, pihaknya segera berencana melakukan audiensi dengan Gubernur Riau Abdul Wahid agar aspirasi forum benar-benar diserap dan ditindaklanjuti.
Senada, Ketua Bidang Hukum FPSK, Maruli Silaban, SH, juga menegaskan dukungan pembangunan Jalintim tetap harus dibarengi perbaikan tata kelola PLTA Koto Panjang.
“Kita mendukung pembangunan jalan lintas timur, asalkan hulu diperbaiki. Kalau tidak, banjir tetap akan menghantui dan masyarakat akan terus dirugikan,” ungkap Maruli.
Forum Peduli Banjir Sungai Kampar berharap pemerintah pusat maupun daerah tidak hanya fokus pada infrastruktur darat, tetapi juga serius mengatasi persoalan banjir dari hulu hingga hilir. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi hidup dalam bayang-bayang banjir setiap kali pintu PLTA Koto Panjang dibuka.****
