PELALAWAN, ELITNEWS.COM — Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kecamatan Langgam Pelalawan (AMM-KL) kembali menyuarakan kekecewaan terhadap PT. EMP Bentu Ltd yang dinilai merusak jalan dan gagal menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara tepat sasaran. Ketegangan ini berujung pada mediasi resmi yang digelar Kamis, 6 November 2025, difasilitasi langsung oleh Sat Intelkam Polres Pelalawan untuk mencegah potensi gangguan keamanan atas rencana aksi unjuk rasa.
Kasat Intelkam Polres Pelalawan IPTU Irmansyah SH menyampaikan bahwa upaya mediasi ini merupakan langkah preventif agar polemik yang berkembang tidak melebar. “Kami ingin persoalan tetap berada dalam koridor dialog, bukan konflik,” tegasnya. Mediasi juga dihadiri Unsur Dishub, tokoh masyarakat, dan perwakilan Polres Pelalawan serta Polsek Bandar Sei Kijang.
Pertemuan dipimpin Anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi Golkar, H. Zakri, yang menekankan pentingnya penyelesaian secara konkret. “Masalah sekecil apa pun, jika dibiarkan, akan memicu persoalan besar,” ungkapnya. Ia menilai perusahaan tidak boleh menutup mata terhadap keluhan masyarakat di wilayah operasionalnya.
Kordinator AMM-KL, Rendi Wiranata, dalam pertemuan itu menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap PT EMP Bentu. Menurutnya, jalan Langgam - Lubuk Ogong dan Muara Sako kini rusak parah akibat hilir mudik kendaraan berat perusahaan. Tidak hanya itu, program CSR dinilai tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, bahkan disebut tidak tepat sasaran dan tidak transparan.
Rendi juga menyoroti buruknya komunikasi perusahaan, program magang yang tidak jelas, serta rekruitmen tenaga kerja lokal yang dianggap penuh diskriminasi. “Bahkan lahan dan jalan perkebunan warga ikut rusak akibat aktivitas operasional perusahaan. Masyarakat merasa dikhianati,” ujarnya.
AMM-KL menyampaikan tujuh tuntutan utama, termasuk perbaikan total jalan operasional, penerimaan tenaga kerja lokal tanpa diskriminasi, realisasi pembinaan pengusaha lokal, kompensasi kerusakan kendaraan warga, dan penghentian sementara aktivitas eksploitasi hingga tuntutan terpenuhi. Mereka juga mendesak SKK Migas untuk mencabut Blok EMP Bentu jika tidak ada perubahan signifikan.
Menanggapi protes tersebut, Humas PT EMP Bentu, Ismulyadi, memberikan klarifikasi bahwa jalan Langgam–Lubuk Ogong merupakan jalan provinsi, sehingga perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan total. Meski begitu, EMP Bentu mengaku bersedia membantu biaya pengerjaan. Ia juga menyebut pekerja lokal sudah mencapai 52%, dan program magang tetap berjalan bagi yang memenuhi kualifikasi.
Meski mediasi berjalan lancar, belum ada kesepakatan final antara kedua pihak. Namun PT EMP Bentu berkomitmen menyampaikan seluruh tuntutan kepada pimpinan pusat serta membangun komunikasi lanjutan secara intens dengan AMM-KL. Pertemuan ditutup pada pukul 16.10 WIB dalam suasana aman dan kondusif, meski ketegangan masih terasa.
Sorotan terhadap CSR PT EMP Bentu menjadi isu utama. Menurut masyarakat, CSR seharusnya meningkatkan kesejahteraan warga langsung terdampak, membangun infrastruktur penting, dan memperkuat ekonomi lokal—bukan sekadar formalitas. Namun kondisi di lapangan menunjukkan ketidakpuasan mendalam karena program dianggap tidak menyentuh kebutuhan mendasar.
H. Zakri dari DPRD Pelalawan turut mengecam tindakan perusahaan yang disebut mengganti jalan aspal rusak dengan tanah timex sebagai perbaikan sementara. “Perusahaan sebesar PT EMP Bentu janganlah menjadi perusak di negeri tempat mereka mengeksploitasi sumber daya alam. Lingkungan operasional harus dijaga, bukan diabaikan,” tegasnya. Ia juga menyebut banyak kebohongan yang dilontarkan perusahaan kepada masyarakat.
Dalam penutupannya, Zakri berharap perusahaan tidak memicu kegaduhan baru. “Jika ingin berinvestasi di negeri kami, bangun juga jalan-jalan negeri ini. Jalan yang dilewati PT EMP kini rusak parah, padahal itu urat nadi masyarakat Langgam. Jangan jadikan persoalan ini bom waktu,” ujarnya.****
