PEKANBARU, ELITNEWS.COM – Anggota DPRD Riau dari Komisi III, Imustiar SIP MH, dari fraksi Golkar menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Pelalawan yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Kampar imbas pembukaan pintu air PLTA Koto Panjang, Jumat, 23 Mei 2025.
Legislator dari Daerah Pemilihan Pelalawan-Siak ini turun langsung melakukan pengawasan dan memastikan suara warga sampai ke meja kebijakan.
Aksi nyata ini merupakan kelanjutan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Riau dan Forum Peduli Sungai Kampar (FPSK) yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025, di Ruang Komisi III DPRD Riau.
Dalam RDP tersebut, Imustiar menjadi salah satu sosok yang mendorong lahirnya sejumlah rekomendasi strategis untuk mencegah bencana serupa terulang.
“Kita tidak boleh lagi membiarkan masyarakat menjadi korban. Pengawasan akan terus kami lakukan agar setiap rekomendasi yang disepakati benar-benar dieksekusi dengan tanggung jawab,” tegas Imustiar.
Tujuh inti Rekomendasi Strategis Disepakati DPRD Riau bersama Forum Peduli Sungai Kampar (FPSK) telah merumuskan tujuh poin penting yang kini menjadi dasar perjuangan legislator, termasuk Imustiar.
Ketujuh rekomendasi tersebut antara lain:
1. Revisi SOP Operasional PLTA Koto Panjang dengan sistem early warning berbasis teknologi dan data ilmiah.
2. Pembangunan infrastruktur pengendali air seperti kanal penyelamat, sistem bypass, dan kolam retensi.
3. Pembentukan Komite Pengawasan Bersama PLTA, melibatkan DPRD, akademisi, tokoh adat, dan masyarakat terdampak.
4. Penyusunan Perda atau RUU Perlindungan DAS Kampar sebagai payung hukum pelestarian ekosistem dan perlindungan warga.
5. Pemberian kompensasi kepada warga terdampak, termasuk dukungan untuk anak-anak dan perbaikan fasilitas umum.
6. Evaluasi menyeluruh terhadap AMDAL dan kajian dampak keberadaan PLTA Koto Panjang.
7. Program reboisasi hulu DAS dan pendalaman sungai untuk pemulihan lingkungan jangka panjang.
Imustiar menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan sekadar respons terhadap bencana, tetapi bagian dari agenda jangka panjang untuk keadilan ekologis dan keselamatan masyarakat.
“Kami akan kawal sampai tuntas, termasuk melalui payung hukum yang lebih kuat. Ini perjuangan kolektif demi masa depan Sungai Kampar dan generasi mendatang,” pungkasnya.
Langkah Imustiar ini diapresiasi banyak pihak sebagai contoh nyata legislator yang responsif dan berpihak kepada rakyat. Semoga langkah-langkah konkret ini dapat meminimalisir risiko bencana serta membawa keadilan ekologis bagi seluruh masyarakat Pelalawan dan Riau secara umum. ****
