PELALAWAN, ELITNEWS.COM – Rencana peningkatan Jalan Lintas Timur (Jalintim) Km 83 di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, dengan nilai fantastis Rp1 triliun dari pemerintah pusat menuai sorotan. Proyek vital ini dikabarkan mulai ditenderkan pada Oktober 2025, namun mantan Bupati Pelalawan yang kini menjabat Ketua Forum Peduli Banjir Sungai Kampar (FPSK), HM Harris, menegaskan agar pemerintah tidak melupakan persoalan banjir yang kerap menghantui masyarakat.
"Perbaikan Jalintim jelas kita dukung, tapi aspirasi masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Kampar dan daerah rendah terdampak banjir jangan diabaikan. Penyebab banjir harus diminimalisir, bukan hanya dampaknya yang ditambal," ujar Harris saat diwawancarai wartawan di Pangkalan Kerinci, Selasa (23/9/2025).
Menurut Harris, masalah banjir bukan sekadar genangan musiman, melainkan persoalan serius yang bersumber dari pembukaan pintu spillway PLTA Koto Panjang yang belum dikelola dengan baik. Ia menegaskan DPRD Riau bersama FPSK sebelumnya telah menyampaikan sejumlah rekomendasi, mulai dari perbaikan SOP pengelolaan air, evaluasi Amdal PLTA, hingga pengerukan waduk dan aliran sungai yang mengalami pendangkalan.
"Kalau hanya jalan yang ditinggikan tanpa memperbaiki sumber masalah, justru banjir akan makin meluas. Dampaknya bisa menyerang lingkungan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan kehidupan sosial masyarakat," tegasnya.
Harris menambahkan, FPSK dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Gubernur Riau, Abdul Wahid, agar aspirasi masyarakat benar-benar diserap dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Ketua Bidang Hukum FPSK, Maruli Silaban, SH, juga mengingatkan bahwa pembangunan Jalintim tidak boleh berdiri sendiri tanpa memperhatikan akar masalah. “Kita mendukung pembangunan jalan lintas timur, asalkan hulu diperbaiki. Kalau tidak, banjir tetap akan menghantui dan masyarakat akan terus dirugikan,” ujarnya.
FPSK menilai, pembangunan Jalintim Km 83 hanya akan menjadi “solusi palsu” jika pemerintah tidak serius membenahi tata kelola PLTA Koto Panjang dari hulu hingga hilir.
"Infrastruktur darat penting, tapi keselamatan masyarakat jauh lebih utama. Jangan sampai masyarakat tetap hidup dalam bayang-bayang banjir setiap kali pintu PLTA dibuka," tutup Harris.****
