PEKANBARU, ELITNEWS.COM, — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk membuka secara terang persoalan yang terjadi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT SPR Trada. Polemik perumahan 18 karyawan dianggap bukan sekadar dinamika perusahaan, tetapi indikasi adanya masalah manajerial yang selama ini sengaja ditutupi dari publik.
Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru Givo Vrabora menegaskan bahwa organisasi mahasiswa ini tidak ingin kisruh BUMD hanya menjadi panggung “balas pantun” antar pihak melalui media. Menurutnya, perdebatan tanpa data dan argumen faktual hanya memperkeruh situasi serta mengaburkan inti persoalan yang perlu diselesaikan.
“Kami tidak perlu narasi saling sindir atau balas pantun. Ini bukan panggung adu opini. Yang dibutuhkan adalah data, transparansi, dan penjelasan terbuka dari pemerintah serta manajemen SPR Trada,” tegas Givo dalam pernyataannya, Kamis (28/11).
HMI menyoroti bahwa hingga kini publik bahkan tidak mengetahui siapa saja 18 karyawan yang dirumahkan, bagaimana proses awal mereka direkrut, dan apakah rekrutmen dilakukan secara terbuka sebagaimana standar BUMD yang mengelola aset daerah. Ketertutupan ini dinilai menjadi akar dari berbagai spekulasi yang berkembang.
“Ini yang harus dibuka: siapa saja karyawan itu? Bagaimana proses mereka masuk? Apakah lewat rekrutmen transparan atau hanya berdasarkan kedekatan? BUMD mengelola uang rakyat, jadi setiap posisi harus terbuka untuk publik,” ujar Givo.
Ia menyayangkan adanya upaya mendorong para karyawan muncul ke publik seakan menjadi tokoh utama persoalan, padahal inti masalah ada di kebijakan manajemen. Menurutnya, strategi memainkan opini publik dengan “memajukan karyawan sebagai tameng” justru memperkuat dugaan bahwa ada hal yang disembunyikan.
“Jangan giring opini publik dengan memajukan karyawan ke depan sebagai tameng. Kami minta semua dibuka berdasarkan dokumen, bukan drama,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, Givo menyatakan bahwa jika dalam evaluasi nanti ditemukan adanya penyimpangan manajerial atau manipulasi dalam pengelolaan aset perusahaan, maka Aparat Penegak Hukum (APH) wajib turun melakukan pemeriksaan. SPR Trada mengelola aset dan uang rakyat, sehingga potensi kerugian daerah tidak boleh dianggap remeh.
“Jika ada pelanggaran, APH harus bertindak. Jangan sampai BUMD menjadi ruang gelap yang kebal dari evaluasi,” imbuhnya.
HMI juga meminta Gubernur Riau sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan BUMD agar tidak membiarkan situasi ini kabur oleh opini di media. Menurut Givo, evaluasi menyeluruh harus dilakukan secara komprehensif dan hasilnya diumumkan dengan terang kepada masyarakat.
“Kami mendesak Gubernur membuka semua data terkait kondisi internal SPR Trada. Publik berhak tahu masalah sebenarnya. Transparansi adalah jalan satu-satunya untuk memulihkan kepercayaan,” kata Givo.
HMI memastikan bahwa mereka akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan tidak akan berhenti menekan pemerintah agar menyehatkan tata kelola seluruh BUMD di Riau. Menurut mereka, persoalan di SPR Trada hanyalah puncak gunung es dari persoalan transparansi yang harus segera dibenahi.****
