PEKANBARU, ELITNEWS.COM — Menjelang pelaksanaan diskusi interaktif Kelompok Cipayung Plus Provinsi Riau bertema "Di Atas Kertas dan Realitas: Represif Polri, Apakah Reformasi Polri Cacat?", muncul dugaan insiden penyerangan terhadap salah seorang aktivis yang terlibat dalam kepanitiaan kegiatan di Kota Pekanbaru. Peristiwa tersebut memicu reaksi dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang menilai dugaan kekerasan itu sebagai ancaman terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
PW Hima Persis Riau, Ahad 5 Juli 2026, melalui Ketua Umumnya, Fikri Abdurrahman, mengecam keras segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun teror terhadap aktivis mahasiswa. Menurutnya, apabila dugaan penyerangan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan forum diskusi, maka tindakan itu bukan hanya menyerang individu, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi dan kebebasan akademik.
Fikri menegaskan bahwa ruang diskusi merupakan wadah bertemunya gagasan yang seharusnya dijaga, bukan dibungkam dengan kekerasan. Ia menilai kritik dan perbedaan pendapat harus dijawab melalui dialog yang sehat, bukan dengan tindakan yang menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.
"Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik. Mengapa forum ilmiah yang diselenggarakan secara terbuka justru diduga direspons dengan aksi kekerasan? Siapa yang merasa terganggu oleh ruang diskusi ini? Siapa yang diuntungkan jika rasa takut dijadikan alat untuk membungkam suara-suara kritis? Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui penyelidikan yang profesional, menyeluruh, dan transparan," ujar Fikri.
Lebih lanjut, ia menilai praktik premanisme dalam merespons kritik merupakan ancaman serius bagi kehidupan demokrasi. Menurutnya, negara tidak boleh memberikan ruang terhadap siapa pun yang menggunakan kekerasan sebagai alat intimidasi ataupun pembungkaman kebebasan sipil.
PW Hima Persis Riau juga mendesak agar kepolisian mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Fikri meminta agar proses penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku yang diduga berada di lapangan, tetapi juga menelusuri apabila terdapat pihak lain yang diduga mengorganisasi, memerintahkan, atau mendanai aksi tersebut, sesuai dengan hasil penyelidikan dan pembuktian hukum.
Selain itu, Fikri menyatakan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum hanya dapat dibangun melalui penegakan hukum yang adil, profesional, dan tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa apabila penanganan perkara dinilai tidak dilakukan secara tuntas sesuai ketentuan hukum, pihaknya akan mendorong evaluasi terhadap kinerja aparat yang berwenang.
Menutup pernyataannya, PW Hima Persis Riau menegaskan bahwa kritik bukanlah kejahatan, diskusi bukanlah ancaman, dan mahasiswa bukanlah musuh negara. Organisasi tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang demokrasi, mengedepankan dialog, serta mengawal proses hukum agar dugaan insiden tersebut diusut secara transparan dan memberikan keadilan bagi semua pihak.****
