Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Mafia Kawin Kontrak "Diberangus" Bupati ?

Jumat, 27 Desember 2019 | 19:38 WIB Last Updated 2019-12-27T12:38:59Z

Bogor, Elitnews.com - Tak seperti para camat dan Diskominfo yang sulit dikonfirmasi wartawan ,dalam hitungan 23 menit konfirmasi dijawab Bupati Bogor dalam kesibukannya.

Petikan wawancara berikut ini memberikan gambaran tentang langkah nyata dan pemahaman Bahwa Bupati tentang kekinian sosioantropologi puncak dalam kondisi sinyal merah tidak hanya prospek bisnis semata disektor pariwisata?.

Wartawan ( W)......
1.Menurut Bupati Bogor,apakah puncak masih merupakan zona konservasi sehingga butuh penanganan khusus lintas sektoral?.

2. Saat adanya pengembangan wilayah dengan beban peningkatan akses sarana dan prasarana dipuncak? .
Akan merubah ekologi dan tatananAku budaya juga sosial?

3.Benarkah Puncak kekinian makin kritis setelah adanya pembukaan lahan 30 hektar eks perkebunan teh?.

4. Apakah setuju jika Imigran yang ada dipuncak dialihkan?.

5.Atas desakan dan keinginan warga disana segera WNA Imgran yang beraktifitas legal dan menggangu rumah tangga,diusir dan dipindahkan sebelum terjadi gesekan ? .Setelah Saudara Bupati ketahui ,apa tidak ada langkah pasti sehingga  tidak masuk ranah pembiaran.

5.Saat wawancara di TV anda mengatakan kawin kontrak tidak benar lalu apakah praktek prostitusi di Gang Semen Puncak tiap malam terbuka diijinkan?.
Jawaban Bupati Bogor  sebagai berikut:

Bupati ...(B)
1. Puncak sebagai kawasan wisata juga sebagai  zona konservasi dan resapan air sehingga perlu dijaga dan diawasi agar terkendali.

2. Perkembangan wisata disana juga
Jangan merubah tatanan/ budaya masyarakat asli disana.

3. Karena sebagian tanah perhutani jadi pengendaliannya harus berkerjasama antar daerah dengan perhutani.

4. Disana ada tempat penampungan imigran yang menurut kami sdh tdk cocok lg berada disana karena bercampur dengan wisata dan penduduk setempat.

5. Kawin kontrak dilarang dalam agama dan kami akan memberantas mafia- mafia kawin kontrak.

 6.Tidak pernah ada ijin.
Atas informasi ini publik dapat mengetahui sejauhmana implementasi dari apa yang sudah pernah di siarkan di TV swasta belum lama ini,apa Bupati konsen dan fokus atau menang puncak butuh perlakuan khusus lintas sektoral.
(Agusbagja).
×
Berita Terbaru Update